Listrik Padam Tiap Hari, Konsumen Desak DPRD Polman Panggil PLN : Beri Kejalasan dan Kompensasi
Redaksi FidelisNews
07 November 2026
17:00 WIB
91 views
Daerah
FidelisNews Polewali Mandar - Keluhan warga terkait pemadaman listrik bergilir di wilayah Polewali Mandar (Polman) dan sekitarnya kembali memuncak. Pasalnya, pihak PLN hanya memberikan informasi jadwal pemadaman dengan dalih pengaturan beban akibat pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan, tanpa kejelasan progres dan kapan perbaikan akan tuntas.
Warga, Givan Andra Pratama, menyatakan. Kondisi pemadam bergilir setiap hari memicu reaksi keras dari konsumen Kabupaten Polman yang nendesak pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilah Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polman, untuk segera memanggil pihak PLN guna menjelaskan secara terbuka kepada publik.
"Kami bukan butuh jadwal padamnya saja. Yang kami butuh kejelasan : progres pemeliharaan ini sudah sampai di mana, kerusakannya apa, dan butuh berapa lama lagi sampai normal ? Jangan masyarakat hanya disuruh memaklumi terus," tegasnya.
Menurutnya, desakan dinilai wajar. Mengingat beban yang ditanggung konsumen listrik sangat besar. Setiap pembelian token atau pembayaran tagihan, konsumen dikenakan Pajak Barang dan Jasa Tenaga Listrik (PBJTL) sebesar 3 hingga 10 persen tergantung Perusahaan Daerah (Perda) masing-masing daerah, plus PPN 11 persen untuk daya di atas 6.600 Watt.
"Kalau pajaknya ditarik otomatis, masa hak kami dapat listrik yang andal tidak dijamin," ucapnya.
Padahal, lanjutnya, negara telah menjamin hak tersebut. Berdasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik, yang merupakan perubahan dari Permen ESDM 27 Tahun 2017.
Jika melebihi standar lama Gangguan maksimal, pelanggan berhak mendapat kompensasi otomatis tanpa harus klaim, dengan besaran bertingkat.
Kompensasi diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan bulan berikutnya untuk pascabayar, atau tambahan kWh saat beli token untuk prabayar, dan wajib disalurkan otomatis PLN.
"Ini bukan belas kasihan PLN, ini hak hukum konsumen yang diatur Pasal 29 UU Ketenagalistrikan dan dipertegas Permen ESDM 2/2025. Kompensasi wajib otomatis," katanya.
Ia jelaskan, pihaknya mengajak seluruh konsumen dan pengguna layanan listrik PLN di Kabupaten Polman untuk bersolidaritas. Untuk mendesak DPRD dan Bupati Polman memanggil manajemen PLN Unit Layanan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka.
Melakukan aksi demonstrasi damai untuk menuntut transparansi progres pemeliharaan dan realisasi kompensasi sesuai Permen ESDM No. 2 Tahun 2025.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PLN belum memberikan keterangan resmi terkait estimasi waktu penyelesaian pemeliharaan tersebut.
Berita Terkait
Warga Tapango Bersyukur Jembatan Garuda Mulai Diba
11 November 2026
Jelang Kunker Presiden Prabowo ke Polman, KAMMI So
02 November 2026
Tingkatkan Pelayanan Medis dan Fasilitas, RSUD Won
02 November 2026
