Krisis BBM, Listrik, dan Kelangkaan LPG Subsidi Membebani Rakyat, DPRD Sulbar Harus Ada Langkah Konkret

 

"Saya menerima banyak keluhan dari berbagai pelosok polman  Sulbar antrean BBM mengular berjam-jam, warga berdesak-desakan bahkan pulang dengan tangan kosong. Listrik sering padam. Sementara itu, LPG subsidi semakin langka di pengecer, dan jika ada, harganya melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, ini langsung menggerogoti ekonomi rumah tangga, melumpuhkan pelaku UMKM, dan membebani warga berpenghasilan rendah," tegasnya.

 

Menurutnya permasalahan tersebut sudah berlangsung terlalu lama dan belum ada solusi yang tuntas. Di daerah-daerah terisolir dan terpencil, kondisinya jauh lebih berat akses jalan yang sulit membuat pasokan semakin lambat, sehingga harga BBM bersubsidi dan LPG di tingkat warga melambung tidak wajar, sementara listrik nyaris tidak bisa diandalkan untuk aktivitas sehari-hari. Sehingga adanya langkah Konkret yang segera Didorong yakni segera perbaikan distribusi dan transparansi BBM, dengan meminta Pertamina dan BPH Migas segera membuka data riil stok dan memperbaiki pola penyaluran. Terutama ke wilayah terjauh dan terisolir. 

"Memperbanyak titik penyaluran serta memastikan pasokan cukup setiap hari agar antrean dapat diatasi," jelasnya.

Ia jelaskan, penjaminan Ketersediaan LPG subsidi dan pengendalian harga mendesak instansi terkait memastikan kuota LPG subsidi tersalurkan sepenuhnya hingga ke tingkat pengecer dan konsumen akhir. Melarang keras penimbunan dan permainan harga; setiap pengecer yang menjual di atas harga ketetapan harus ditindak tegas. Pengawasan tegas di lapangan dengan membentuk tim pantau gabungan DPRD setempat bersama instansi terkait untuk memeriksa langsung SPBU, pangkalan LPG, dan gudang penyimpanan. Siapa pun yang menimbun, memainkan harga, atau menahan pasokan harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

?

"Pengawasan tegas di lapangan dengan membentuk tim pantau gabungan DPRD bersama instansi terkait untuk memeriksa langsung SPBU, pangkalan LPG, dan gudang penyimpanan," ujarnya.

Stabilisasi pasokan listrik, lanjutnya, mendesak PLN dan pemerintah provinsi menyusun rencana darurat perbaikan jaringan yang rawan gangguan, serta mempercepat penambahan kapasitas pembangkit di wilayah yang sering padam. Serta cadangan lokal dan solusi jangka panjang mengusulkan pembangunan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan LPG di wilayah Sulawesi Barat, agar tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar yang sering terlambat dan terganggu.

?

"BBM, LPG subsidi, dan listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Negara wajib menjamin ketersediaannya dengan harga yang terjangkau. Kita tidak bisa hanya diam menunggu keadaan membaik. Rakyat butuh aksi nyata, bukan janji kosong," paparnya.

 

Ia berjanji akan terus memantau setiap perkembangan secara langsung. Jika dalam waktu singkat belum ada perubahan yang berarti, DPRD tidak akan segan-segan mendesak sanksi tegas bagi pihak yang lalai dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

 

"Kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Jangan biarkan Masyarakat Polman Sulbar menderita hanya karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi," harapnya.